KUNINGAN – Dalam rangka mengintegrasikan pendidikan kependudukan dan Keluarga Berencana ke dalam beberapa mata pelajaran di Sekolah, Pemerintah Kabupaten Kuningan meneken Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan satuan pendidikan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Provinsi Jawa Barat terkait implementasi Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) dan Kampus Siaga Kependudukan (KSK).
Penandatanganan dilaksanakan di Ruang Rapat Linggajati Setda Kuningan, Rabu (20/03/2024), melibatkan 39 Sekolah Menengah Pertama, 26 Sekolah Menengah Atas/Kejuruan dan 4 Perguruan tinggi di Kabupaten Kuningan sebagai pilot project.
Dikatakan Drs. H. Uca Soemantri, M.Si selaku ketua pelaksana, bahwa siswa atau peserta didik merupakan asset yang harus ditingkatkan pemahamannya dalam bidang kependudukan, karena pada hakikatnya mereka adalah Calon-calon Ibu dan ayah bagi anak-anak mereka kelak.
Untuk itu, Uca menilai program ini penting karena merupakan langkah awal pembentukan Sekolah dan Kampus Siaga Kependudukan yang akan menjadi bekal bagi para peserta didik, baik dari SMP, SMA/SMK dan mahasiswa dalam memberikan edukasi terkait kependudukan.
“Hal ini tak lain sebagai intervensi Pemerintah untuk menghindarkan generasi yang akan datang dari adanya kemungkinan stunting sehingga penurunan prevalensi stunting dapat tercapai. Lebih dari itu, program ini adalah untuk meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga, memperbaiki pola asuh dan meningkatkan mutu kesehatan keluarga di masa depan” Lanjut Uca.
Adapun SSK dan KSK adalah program dimana sekolah mengintegrasikan pendidikan kependudukan dan keluarga berencana ke dalam beberapa mata pelajaran sebagai pengayaan materi pembelajaran, dimana di dalamnya terdapat pojok kependudukan sebagai salah satu sumber belajar peserta didik.
Dalam arahannya, Pj Bupati Kuningan, Iip Hidajat berharap bahwa pilot project yang melibatkan 26 SMP, 39 SMA dan 4 Perguruan Tinggi yang mengawali program SSK dan KSK ini dapat berhasil diterapkan di seluruh Sekolah di Kabupaten Kuningan.
“Karena pada akhirnya anak-anak didik kita akan dewasa dan berkeluarga, untuk itu harus dibekali oleh ilmu dan pengetahuan terkait kependudukan, sehingga saatnya nanti akan menjadi Keluarga Berencana yang didambakan” kata Iip.
Selanjutnya, Iip memaparkan bahwa isu kependudukan menjadi tantangan dalam pembangunan berkelanjutan di Kuningan dimana dengan jumlah penduduk yang sangat besar mencapai angka 1,4 juta jiwa, menjadi tantangan untuk menyiapkan penduduk usia muda agar lebih peduli.
Lebih lanjut Iip berharap program ini dapat mengurangi angka stunting di Kabupaten Kuningan di kemudian hari.
“Stunting merupakan permasalahan yang perlu di tangani secara kompeherensif dan multi sektoral, maka melalui pencanangan program ini diharapkan permasalahan stunting di Kuningan dapat teratasi di kemudian hari” tutur Iip.
Acara di lanjutkan dengan penandatanganan kerjasama antara Pihak satuan pendidikan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Provinsi Jawa Barat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta para Kepala Sekolah yang ikut dalam perjanjian kerjasama tersebut. (BagProkompim/SetdaKuningan)
