CIGANDAMEKAR- Percepatan penurunan stunting di Kabupaten Kuningan memerlukan komitmen dan kolaborasi unsur pentahelix, yaitu akademisi, swasta, masyarakat, pemerintah dan media, sekaligus untuk memastikan adanya konvergensi antar program hingga ke tingkat desa/kelurahan untuk menurunkan stunting.
Demikian dikatakan Wakil Bupati Kuningan, H. M. Ridho Suganda, SH., M.Si, selaku Ketua Tim Percepatan Penururnan Stunting (TPSS), saat menyampaikan materi, dihari terakhir kegiatan Pertemuan Publikasi Stunting Tahun 2022, yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Kab. Kuningan, di Prima Resort, Jumat (9/12/2022).
Faktor penting lainnya kata Wabup Ridho, yang wajib diperhatikan agar upaya penurunan stunting dapat tepat sasaran adalah kualitas data. Dimana perbaikan data stunting akan menjadi rujukan untuk perencanaan monitoring dan evaluasi intervensi
“Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Tahun 2018, menunjukan adanya penurunan prevalensi stunting di tingkat nasional. Sementara ditingkat Kabupaten Kuningan, dari hasil Bulan Penimbangan Balita (BPB) dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, menunjukan adanya pluktuatif (naik-turun), yaitu adanya peningkatan prevalensi stunting dari 8,2 persen (tahun 2018) menjadi 8,4 persen (tahun 2019),” jelas Wabup Ridho.
Kemudian tahun 2020, terangnya, turun menjadi 7,38 persen, dan turun kembali menjadi 5,35 persen pada bulan Agustus 2021. Sedangkan hasil BPB Agustus 2022, naik lagi menjadi 6,6 persen, atau ditemukan 4.798 balita stunting dari total 72.169 balita yang diukur.
Wabup menekankan, jika masalah stunting harus segera dientaskan dalam rangka menyongsong bonus demografi dan mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045.
“Masa depan kita tergantung pada aksi dan langkah kolaboratif yang kita lakukan sekarang. Dalam menyongsong masa depan, kita harus optimis namun tidak boleh lengah,” imbuhnya.
Wabup mengajak, upaya penurunan stunting perlu dilakukan penguatan dengan dukungan semua pihak, baik pemerintah, swasta, perguruan tinggi maupun masyarakat melalui intervensi spesifik maupun sensititif.
“Pelaksanaan aksi konvergensi dilakukan melalui intervensi gizi spesifik (kegiatan yang langsung mengatasi terjadinya stunting seperti asupan makanan, infeksi, status gizi ibu, penyakit menular, dan kesehatan lingkungan ) dan sensitif (upaya-upaya untuk mencegah dan mengurangi masalah gizi secara tidak langsung, yang pada umumnya dilakukan oleh sektor non kesehatan),” tutupnya.
Hadir pada kegiatan tersebut, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kab. Kuningan, Drs. H. Nurahim, M.Si, Sub Koordinator Kega dan Gizi Dinas Kesehatan Kab. Kuningan, dr. H. Agah Nugraha, M.KM, Perwakilan SKPD terkait, serta sejumlah undangan lainnya. (Bid IKP/DISKOMINFO)
