BANDUNG – Wakil Bupati Kuningan, Tuti Andriani, S.H., M.Kn di dampingi Ka. Diskopdagperin Trisman Supriatna, S.Pd., M.Pd menghadiri peluncuran program strategis Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Berlangsung di Hall Indoor Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Kamis (15/5/2025).
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia resmi meluncurkan program strategis Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
Acara dihadiri lebih dari 6.000 peserta secara hybrid, terdiri atas kepala desa/kelurahan, camat, bupati/wali kota se-Jawa Barat, serta perwakilan berbagai kementerian strategis.
KDMP merupakan bagian dari implementasi Gerakan Nasional Koperasi Merah Putih sesuai Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, dengan target pembentukan 80.000 koperasi aktif dan sehat di seluruh Indonesia.
Dikatakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bahwa koperasi Merah Putih merupakan wujud nyata ekonomi kerakyatan. Dedi menekankan koperasi ini bukan alat politik, melainkan murni untuk kepentingan rakyat dan negara.
“Koperasi ini tidak ada birunya, tidak ada merahnya, tidak ada hijaunya. Koperasinya merah-putih. Artinya, kepentingannya negara,” tegasnya
Dedi menambahkan koperasi desa harus menjadi pusat produksi dan distribusi kebutuhan masyarakat, mulai dari pangan, pupuk, layanan kesehatan, pakaian, hingga daging saat hari raya.
“Uang nya akan muter dari desa ke desa, dari kelurahan ke kelurahan, dari tangan rakyat ke tangan rakyat,” tambahnya.
Dedi juga menekankan pentingnya integritas pengurus koperasi dalam memastikan keberhasilan program. Ia mengusulkan sistem transaksi koperasi berbasis digital melalui “e-budgeting”, guna mencegah penyalahgunaan uang tunai.
Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, yang turut hadir, menyampaikan bahwa percepatan pembentukan KDMP merupakan amanat langsung Presiden Prabowo Subianto.
Tujuan utama program ini adalah mengentaskan kemiskinan, memperkuat ketahanan pangan, serta menjamin gizi dan kecerdasan warga desa. Zulkifli juga mengapresiasi Provinsi Jawa Barat yang dinilainya sebagai pelopor dalam realisasi program ini.
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, Yuke Mauliani Septina, melaporkan bahwa dari target 5.957 koperasi, sebanyak 5.706 koperasi telah siap dibentuk. Terdiri dari koperasi baru (5.349 unit), pengembangan koperasi (347 unit), dan revitalisasi koperasi (10 unit). Namun demikian, masih terdapat 3.648 desa/kelurahan yang belum melaksanakan musyawarah desa (mudes) khusus sebagai tahap awal pembentukan koperasi.
Sementara itu, 336 koperasi tengah dalam proses pengesahan akta notaris, dan delapan di antaranya telah resmi berbadan hukum.
KDMP dirancang sebagai motor penggerak ekonomi desa sekaligus pilar ketahanan nasional berbasis gotong royong. Peluncuran nasional program ini dijadwalkan berlangsung pada 12 Juli 2025, bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional. Pemda Provinsi Jawa Barat optimistis program ini mampu menutup celah ketimpangan sosial serta menjamin kesejahteraan, kesehatan, dan kemandirian masyarakat desa. (BagProkompim/SetdaKuningan)
