Bertempat di Aula Bappeda Kuningan, pada Kamis (05/06) digelar Rakor Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD). Rakor ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Kuningan, H. Acep Purnama dan diikuti oleh SKPD dan kecamatan se-Kabupaten Kuningan. Rakor ini menjadi strategis karena kemiskinan masih menjadi isu utama dalam pembangunan di Indonesia, termasuk Kabupaten Kuningan. Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan serta pendekatan yang sistematik, terpadu dan menyeluruh. Upaya penanggulangan kemiskinan membutuhkan langkah-langkah koordinasi secara tanggap dan nyata, melalui wadah lintas pelaku yang dimulai dari sinkronisasi data, perencanaan, kelembagaan, kebijakan, dan anggaran yang berpihak pada masyarakat miskin.
Data Susenas tahun 2011 dari Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa di Kabupaten Kuningan tahun 2011 masih terdapat 150.268 orang penduduk miskin. Dalam aspek kewilayahan yaitu pada Bakorwil III Cirebon, angka kemiskinan Kabupaten Kuningan menduduki peringkat kedua terkecil setelah Kota Cirebon. Meski posisi Kabupaten Kuningan di Wilayah III masih terbilang baik, tetapi tidak dapat dijadikan alasan bagi Pemda untuk berpangku tangan. Justru kondisi demikian menunjukkan keadaan dimana Pemda harus berupaya keras menanggulangi masalah kemiskinan ini.
Selaku Ketua TKPKD, H. Acep Purnama, mengatakan bahwa fokus penanganan kemiskinan di Kabupaten Kuningan diarahkan pada Penurunan kemiskinan dan kelaparan; dengan kegiatan yang diarahkan pada sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja dan efektif menurunkan kemiskinan; Pencapaian pendidikan dasar untuk semua; Penurunan kematian anak; Peningkatan kesehatan ibu; dan Pengendalian penyakit menular.
Melalui kegiatan rakor ini, Wakil Bupati Kuningan berharap agar forum ini dijadikan ajang untuk memverifikasi data pencapaian masing-masing satker dengan objektif sehingga menggambarkan apa yang telah dilakukan sampai tahun 2013 dan apa yang akan dilakukan pada tahun 2014 sehingga program-program penanggulangan kemiskinan dapat dilaksanakan lebih efektif dan efisien. Beliau juga menghimbau semua camat untuk memperhatikan kondisi masyarakatnya, serta memiliki data kemiskinan di wilayahnya, sehingga setiap program yang dibuat oleh SKPD maupun pihak swasta atau masyarakat dapat dikoordinasikan terlebih dahulu dengan pihak kecamatan, sehingga program dimaksud tepat sasaran dan mendukung target pengurangan masyarakat miskin yang telah ditetapkan.
Program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kuningan sendiri dilaksanakan dalam bebagai bentuk yaitu Bantuan dan Perlindungan Sosial Kelompok Miskin dimana Sasaran yang dituju RumahTangga Miskin. Bentuk kegiatan pemberian Raskin untuk 83.724 RTS-PM (Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat) berupa bantuan beras 15 Kg/RTS-PM/Bulan, Program Keluarga Harapan (PKH) di 8 Kec dan 90 Desa, JAMKESMAS (305.834 jiwa di 37 Puskes, 376 Desa/Kel), BLT, dan lain-lain. Bentuk Pemberdayaan Masyarakat dengan Lokasi kegiatan di 32 kecamatan. Bentuk kegiatan Bantuan Langsung Masyarakat (berupa Program-program yang tergabung dalam PNPM).Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Sasaran yang dituju, Pelaku usaha mikro dan kecil. Bentuk kegiatan, Penyaluran KUR (diarahkan untuk kredit Rp 5 juta ke bawah) dan penyaluran program pendanaan SKPD. Peningkatan dan Perluasan Program Pro-Rakyat Program, dengan sasaran khusus air bersih dan energi murah dan hemat, perumahan murah, dan penduduk miskin perkotaan. ( Sumber : Bagian Humas Setda Kabupaten Kuningan )
