CIREBON- Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Kuningan, menggelar High Level Meeting (HLM), Kamis (26/1/2023), di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cirebon.
HLM yang dipimpin Wakil Bupati Kuningan, H. M. Ridho Suganda, SH., M.Si., tersebut, diikuti Sekretaris Daerah Kab. Kuningan, Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si., Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cirebon Hestu Wibowo, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Kuningan Dr. Ukas Suharfaputra, MP., Kepala OJK Cirebon Moh. Fredli Nasution, sejumlah kepala SKPD di lingkup Pemkab Kuningan, serta undangan lainnya.
“Sebagaimana dimaklumi, bahwa High Level Meeting TPID dan TP2DD ini perlu dilaksanakan untuk membahas dan mencari solusi atas apa yang menjadi isu ekonomi secara aktual. High Level Meeting TPID dan TP2DD ini sengaja digabungkan, karena objek pembahasannya berkaitan satu sama lain, yaitu antara pengendalian inflasi dengan ekonomi digital, keduanya saling mendukung,” ujar Wabup.
Wabup Ridho mengatakan, pengendalian inflasi, juga menjadi salah satu poin yang menjadi arahan Presiden Joko Widodo yang disampaikan pada Rakornas Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah se-Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2023 di sentul, Bogor.
Menurut Wabup, Inflasi merupakan permasalah ekonomi paling utama, mengingat, inflasi akan berdampak multidimensi, terutama sangat berpengaruh pada tingkat kemiskinan. “Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan pangan menjadi salah satu fokus utama dalam pengendalian inflasi, sekaligus sebagai upaya prioritas dalam percepatan pemulihan ekonomi,” terang Wabup.
Dalam pengendalian inflasi di Kabupaten Kuningan, Wabup mengajak para stakeholder selaku pemangku kebijhakan di daerah harus cermat dalam mengatur ketersediaan (supply) dan permintaan (demand) barang.
“Begitupun sebaliknya, ketika defisit, kita harus segera menjalin kerjasama dengan daerah produksi komoditas pangan yang dibutuhkan. Apalagi sebentar lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadhan dan hari raya Idul Fitri, yang biasanya permintaan bahan pangan melonjak sangat tinggi, sehingga menyebabkan kenaikan harga barang yang sangat signifikan. Kita harus mampu mengantisipasi itu,” tuturnya.
Lebih lanjut Wabup mengemukakan, terkait dengan transaksi digital, untuk Kabupaten Kuningan masih termasuk rendah. Dari hasil evaluasi semester II Tahun 2022, Wabu pemnyampaikan, Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) Kabupaten Kuningan memperoleh skor 95,4 persen kategori digital, dengan peringkat ke 23 di Jawa Barat.
“Dalam hal transaksi pendapatan daerah, masyarakat masih banyak yang enggan bahkan tidak mengetahui cara bertransaksi digital. Padahal untuk layanan transaksi pendapatan secara digital sudah tersedia, misalnya untuk pembayaran PBB dapat dibayarkan melalui platform e-commerce seperti Tokopedia, Kiosdesa, dan sebagainya,” jelas Wabup.
Selanjutnya, untuk lebih memaksimalkan upaya preventif dalam pemenuhan kebutuhan dan stabilitas harga kebutuhan pokok, Wabup meminta, TPID Kab. Kuningan terus meningkatkan konsolidasi dan koordinasi untuk mencari solusi bersama dalm pengendalian inflasi secara aktual, disamping merumuskan berbagai kebijakan dalam upaya pengendalian inflasi di daerah.
“Untuk persepatan dan perluasan digitalisasi, juga ada beberapa hal yang perlu dilakukan bersama, diantaranya adalah melakukan inovasi-inovasi agar masyarakat tertarik bertansaksi secara digital dan melakukan percepatan pembangunan jaringan internet di daerah-daerah yang masih blank spot,” pungkasnya. (Bid IKP/DISKOMINFO)
